BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI/KERAJAAN

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik (Kopstein and Lichbach, 2005).  Bentuk pemerintahan dan sistem politik suatu negara dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

• Otokrasi (Pemerintahan satu tangan)
  • Diktatur
    • Diktatur militer
    • Stratokrasi
    • Despotisme
  • Kleptokrasi
  • Kritarki
  • Monarki
    • Monarki absolut
    • Monarki konstitusional
    • Duchy
      • Grand Duchy
    • Diarki
    • Enlightened absolutism
    • Elective monarchy
    • Hereditary monarchy
    • Non-Sovereign Monarchy
    • Monarki popular
    • Principality
    • Monarki baru
    • Self-proclaimed monarchy
    • Regent
  • Plutokrasi
    • Timokrasi
  • Police state
  • Oligarki
    • Saeculum obscurum
  • Teokrasi
  • Tirani

• Anarki (Tanpa pemerintahan)
  • Oklokrasi
  • Tribalisme

• Anarkisme
  • Anarchist communism
  • Libertarian socialism
  • Libertarian municipalism
  • Anarcho-capitalism
  • Anarkisme hijau
  • Isokrasi

• Sosialisme
  • Negara sosialis
  • Negara komunis
  • Kepimpinan kolektif
  • Negara sosialisme
  • Republik Soviet (Sistem pemerintahan)
• Demokrasi (Pemerintahan rakyat)
  • Konsokiationalisme
  • Deliberative democracy
  • Demokrasi socialisme
  • Demokrasi totalier
    • Diktatur proletariat
  • Demokrasi langsung
  • Egalitarianisme
  • Futarki
  • Open source governance
  • Participatory democracy
  • Representative democracy
    • Sistem parlementer
      • Consensus government
      • Westminster system
    • Poliarki
    • Sistem presidensial
    • Sistem semi-presidensial

• Republik (Pemerintahan berdasarkan hukum)
  • Republik konstitusional
  • Republik parlementer
  • Republik federal

Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk pemerintahan Monarki.

A. Bentuk Pemerintahan Kerajaan atau Monarki
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan.
Jellinek menegaskan; monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.  Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.
Perbedaan diantara raja dengan presiden sebagai kepala negara adalah raja menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, raja atau agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala eksekutif.
Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris Elective Monarchy, berbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi tahtanya (hereditary monarchies). Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, raja biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Selain raja, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

B. Jenis – Jenis Monarki
1. Turun – temurun dan Elektif.
Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun – temurun dan elektif. Monarki secara turun – menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun – temurun. Dan kehidupan dari monarki turun – temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun – menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature.
Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian.
2. monarki mutlak dan terbatas.
Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara Perancis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak.

Dalam zaman modern ini hanya terdapat enam monarki mutlak yaitu

Negara	Monarki
Brunei	Hassanal Bolkiah
Oman	Qaboos bin Said al Said
Qatar	Hamad bin Khalifa Al Thani
Saudi Arabia	Abdullah bin Abdulaziz
Swaziland	Mswati III
Vatican City	Benedict XVI

Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya negara Inggris. Monarki di Inggris hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.
Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.

Berikut ini merupakan negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional / Monarki terbatas.

Negara	Tanggal konstitusi terakhir	Tipe Monarki	Seleksi Monarki
Antigua dan Barbuda	1981	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Andorra	1993	Co-Prinsipalitas	Pemilihan uskup La Seu d’Urgell dan pemilihan Presiden Perancis
Australia	1901	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan
Bahama	1973	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Barbados	1966	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Bahrain	2002	Kerajaan
Belgia	1831	Kerajaan; Monarki populer
Belize	1981	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Bhutan	2007	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Kamboja	1993	Kerajaan	Dipilih oleh dewan tahta
Canada	1867 (terakhir diumumkan 1982)	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer Federasi	Suksesi yang diwariskan
Denmark	1953	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan
Grenada	1974	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Jamaika	1962	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Jepang	1946	Kaisar	Suksesi yang diwariskan
Yordania	1952	Kerajaan
Kuwait	1962	Emirat	Suksesi yang diwariskan, dengan persetujuan diarahkan Dewan Al-Sabah dan mayoritas Majelis Nasional
Lesotho	1993	Kerajaan	Suksesi turun-temurun diarahkan persetujuan dari Komisi kepala[rujukan?]
Liechtenstein	1862	Prinsipalitas
Luxembourg	1868	Grand duchy
Malaysia	1957	Pilihan monarki; Monarki Federal	Dipilih dari sembilan Sultan secara keturunan dari negara-negara Melayu
Monako	1911	Prinsipalitas
Moroko	2011	Monarki Konstitusional Parlementer Bersatu	Suksesi yang diwariskan
Belanda	1815	Kerajaan
Norwegia	1814	Kerajaan
Selandia Baru	1907	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan
Papua Nugini	1975	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Saint Kitts dan Nevis	1983	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Saint Lucia	1979	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Saint Vincent dan Grenadines	1979	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Kepulauan Solomon	1978	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Spanyol	1978	Kerajaan
Swaziland	1968	Kerajaan; Monarki konstitusional dan campuran mutlak	Suksesi yang diwariskan
Swedia	1974	Kerajaan	dipindahkan dari monarki semi-konstitusional ke monarki konstitusional
Thailand	1946	Kerajaan	Diperintah oleh Raja Bhumibol Adulyadej sejak 1946 (raja terlama)
Tonga	1970	Kerajaan
Tuvalu	1978	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Uni Emirat Arab	1971	Pilihan Monarki; Monarki mutlak dari Federasi Konstitusional	Presiden dipilih oleh tujuh raja multak merupakan Supremasi Konsul Federal
Britania Raya	1688	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan

Berikut ini merupakan perbedaan antara Monarki Konstitusional, Monarki Parlementer dan Monariki Mutlak/absolut.

Pendalaman teori	Monarki konstitusional	Monarki parlementer Monarki semikonstitusional	Monarki mutlak
	Kepala negara	Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Perdana Menteri		Raja/Ratu
Kekuasaan kepala negara	terbatas	tidak terbatas
Masa jabatan kepala negara	seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	ditentukan pada keputusan Raja/Ratu	seumur hidup
Kekuasaan negara	Hanya pemisahan	Pemisahan atau pembagian
Hak prerogratif untuk eksekutif	Perdana Menteri	Raja/Ratu
Hak kekuasaan wilayah negara	Perdana Menteri	Raja/Ratu
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut (termasuk UU pewaris tahta)	Perdana Menteri	Raja/Ratu (hanya peraturan)
Tampilan kepala negara dalam kabinet	tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)	ya
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	ya		tidak pernah ada
Eksekutif dijatuhkan legislatif	ya		tidak pernah ada
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	ya		tidak pernah ada
Keputusan kepala negara	dapat diubah melalui legislatif	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	tidak	ya
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	tidak	ya
Rangkap jabatan kepala negara	tidak	ya
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif (termasuk UU pewaris tahta)	Perdana Menteri	Raja/Ratu (hanya peraturan)
Pemilihan kepala negara	diwariskan turun temurun menurut UU	keputusan Raja/Ratu
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Raja/Ratu	Merangkap sebagai Raja/Ratu
Hukuman kepada kepala negara	?
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Mosi tak percaya	dicabut Raja/Ratu	?
Lingkungan Istana Negara	pribadi
Posisi elite/orang kaya	dianggap bangsawan/feodal