KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL UNTUK DAERAH PERBATASAN DAN LIVING LAW

Posted: July 7, 2009 in PROMOTE MIANGAS-K2N
Tags: ,

Oleh : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD

Empat hal terkait pembahasan dalam kajian hukum internasional untuk daerah perbatasan dan living law:
1. Penetapan wilayah Negara
Penetapan wilayah Negara memiliki dasar hukum diantaranya:
– Deklarasi Juanda
– Ratifikasi hUkum laut 1992
– Konvensi Chicago 1994
Batas antar wilayah Negara dalam wilayah perbatasan dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:
a. Perjanjian bilateral antar kedua Negara yang bersangkutan.
b. Putusan mahkamah Internasional.

Putusan mahkamah internasional dapat dipilih apabila kedua Negara tersebut mengalami sengketa seperti kasus Indonesia dan Malaysia terhadap P. Sipadan Ligitan. Dalam kasus tersebut Indonesia yang mengalami kekalahan sehingga harus merelakan P. Sipadan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia.

Kasus lain terkait masalah perbatasan saat ini adalah mengenai Ambalat. Apabila Indonesia mau belajar atas kehilangan P. Sipadan Ligitan, maka kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menentukan batas-batas perbarasan tersebut. Adalah lebih baik bila membiarkan pulau tersebut dalam keadaan status quo, sehingga kita masih tetap bisa mengeksplorasi sumber daya alamnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi tersebut, kita tidak boleh hanya tinggal diam saja, tetapi kita harus membangun strategi untuk memperkuat bargaining position kita dalam menguasai pulau tersebut di mata hokum internasional.
Terkait penetapan wilayah dalam daerah perbatasan, maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah:
a. Pemerintah perlu mengidentifikasi pulau-pulau terluar di Indonesia.
b. Pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah.

2. Ada potensi sengketa antar Negara dan bagaimana penyelesaiannya
Menurut Deklarasi Juanda, batas-batas wilayah suatu Negara adalah sebagai berikut:
– 12 mil dari garis pantai terluar, sebagai laut territorial
– 200 mil dari garis pantai terluar, sebagai landas kontinen
– Lebih dari 200 mil dari garis pantai terluar merupakan laut lepas. Wilayah ini bebas dieksploitasi oleh Negara manapun.

3. Pengelolaan wilayah perbatasan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah:
– Tingkat ekonomi dan teknologi wilayah perbatasan
– Merintis rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air
– Melakukan intensifikasi perdagangan

4. Penegakan hukum di wilayah perbatasan
Dalam hal penegakan hokum di wilayah perbatasan, harus diperhatikan tidak hanya aturan hukum formil saja, melainkan juga aturan hukum materiilnya (aturan yang hidup di tengah masyarakat).

SUMBER:
RESUME SEMINAR PEMBEKALAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) UI 2009 KELOMPOK GATSU

Advertisements
Comments
  1. tys says:

    keren 🙂 makasih infonya,, tugas PKN saya terbantu

  2. dukung penegakan hukum di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s