SEJARAH PULAU MIANGAS (PART 2)

Posted: September 6, 2009 in PROMOTE MIANGAS-K2N

Sejak tahun 1859, kawasan Sangihe, Talaud, dan Sitaro ditetapkan berada dalam satu afdelling dan selanjutnya dibagi menjadi dua onderafdelling yakni Siau-Tangulandang dan Talaud. Pada saat itu, kerajaan tabukan menjadi bagian dari kawasan Talaud. Wilayah kerajaan tabukan yang menjadi bagian onderafdelling dari Talaud antara lain Lirung, Moronge, Salibabu, Kiama, Beo, Essang, Banada, Amat dan Rainis. Sedangkan Pulau Miangas yang merupakan bagian wilayah kerajaan Taruna. Atas desakan wilayah-wilayah bagian onderafdelling dari Talaud maka pada tahun 1911 pemerintah Belanda mengubah kebijakan administrasi di wilayah Sangihe, Talaud dan Sitaro. Adapun keputusan itu dimuat dalam besluit gubernemen nomor 11, tanggal 13 April 1911 dan disetujui oleh residen Manado P.H. J. Van Merle.  Sejak tahun 1911, kawasan Sangihe, Talaud dan Sitaro terdapat dua onderafdelling baru yakni Sangihe dan Talaud. Melalui kebijakan tersebut, Pulau Miangas yang menjadi bagian kerajaan Taruna telah berada dalam kawasan onderafdelling dari Talaud. Selanjutnya, pada tahun 18 Februari 1915, pemerintah Belanda melalui keputusan nomor 18 telah  menetapkan bahwa kepulauan Talaud menjadi kerajaan Talaud. Walaupun demikian, sistem pemerintahan kerajaan Talaud dikendalikan oleh dewan jogugu dan controleur Belanda. Intinya walaupun berbentuk kerajaan, sistem pemerintahan kepulauan Talaud tetap dikendalikan oleh pemerintah Belanda. Adapun jogugu merupakan jabatan setingkat dibawah raja.
Ternyata sistem pemerintahan dewan jogugu di kawasan Sangihe, Talaud dan Sitaro termasuk kepulauan Talaud tidaklah berlangsung lama. Akhirnya pada tahun 1921, sistem pemerintahan dewan jogugu telah berakhir. Akan tetapi, berakhirnya sistem pemerintahan dewan jogugu di kepulauan talaud ternyata tidak mengahiri keberadaan kerajaan Talaud itu sendiri. Pada tahun 1921 telah dipilih Julius Saria Tamawiwij sebagai raja kerajaan Talaud. Penguasaan pemerintahan Belanda di kawasan Hindia Belanda termasuk kawasan kepulauan Talaud telah berakhir pada tahun 1942. Pasca bebas dari penjajahan pemerintahan Belanda, rakyat Indonesia ternyata tidak jua bebas dalam arti kata sebenarnya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1942, kawasan Indonesia termasuk kepulauan Talaud dijajah oleh pemerintah Jepang. Tak banyak hal yang diketahui tentang keadaan kerajaan Talaud pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Satu hal penting yang diketahui perihal kerajaan Talaud pada masa itu adalah raja kerajaan Talaud yang bernama Koagouw berhasil mempertahankan kawasan kepulauan Talaud sebagai kawasan satu swapraja sendiri.  Beruntunglah ternyata penjajahan Jepang atas Indonesia tidak berlangsung lama. Hal ini ditandai dengan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Tiga tahun pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia langsung menetapkan pembentukan kabupaten Sangihe-Talaud untuk kawasan Sangihe, Talaud dan Sitaro. Ternyata, di tahun yang sama, berbekal semangat kemerdekaan yang masih membekas di dalam jiwa pemuda-pemudi kepulauan Talaud maka pemuda-pemudi tersebut mulai merencanakan pembubaran kabupaten Sangihe-Talaud dan pembentukan kabupaten Talaud. Demi merencanakan niatnya itu, pada tahun 1952 pemuda-pemudi Talaud mengirimkan perwakilannya untuk bertemu dengan anggota DPRD II Talaud seperti Ismail Tingginehe, Daniel Lampah, dan Apitalau Pangisian. Perjuangan pemuda-pemudi Talaud tidak hanya sampai disitu. Selanjutnya, di tahun 1954 para pemuda-pemudi Talaud melalui perwakilannya yakni Barisan Pemuda Talaud (BAPIT) menyampaikan aspirasinya kepada gubernur Sulawesi Utara. Dua tahun kemudian, para pemuda Talaud menghasilkan gagasan untuk menjadi kepulauan Talaud sebagai kawasan daerah istimewa tingkat II di Sulawesi Utara. Beruntunglah pemuda-pemudi Talaud merupakan kelompok yang kompak. Perjuangan mereka berlanjut hingga pada tahun 1961 terbentuklah organisasi Persatuan Pemuda dan Siswa-Mahasiswa Talaud (PERSMIT). Adapun tujuan dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk mendukung perjuangan menuju pembentukan kabupaten Talaud dan ketuanya PH Towoliu. Ternyata kekompakan pemuda-pemudi Talaud dalam memperjuangkan pembentukan kawasan daerah istimewa tingkat II Talaud telah terbukti. Hal ini bisa dilihat dari kelanjutan wadah organisasi perjuangan mereka. Yakni di bulan Februari tahun 1963 dibentuklah Front Persatuan Pemuda Talaud. Kesungguhan perjuangan pemuda-pem,udi Talaud demi mengusahakan pembentukan kebupaten Talaud dapat dilihat dari penyelenggaran kongres Front Persatuan Pemuda Pelaut pada bulan Oktober 1963. dalam kongres itu, para pemuda-pemudi Talaud mendesak pemerintah Indonesia agar membentuk kabupaten talaud. Pada tahun selanjutnya, ternyaat ada perubahan prosedur permohonan daerah otonom yakni setiap permohonan daerah otonom harus melalui keputusan DPRD I dan diusulkan oleh Gubernur. Oleh karena itu, pada tahun 1964, perwakilan para pemuda-pemudi Talaud menemui anggota DPRD I dan gubernur Sulawesi Utara. Perjuangan pemuda-pemudi Talaud tidak pernah berhenti sebab sampai tahun 1985, para pemuda-pemudi Talaud selalu mengirimkan perwakilannya untuk menemui anggota DPRD I dan gubernur Sulawesi Utara.

Sumber: Papaer Kelompok Gatot Subroto – K2NUI09
Referensi:
Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro, (http://www.thesatasconnection.org/2008/07/kawasan-sangihe-talaud-sitaro.html), tanggal akses : 8 Juni 2009.
Yos Marhinu, Kronologis Perjuangan Talaud : Selayang Pandang, (http://news.thesatasconnection.org/2008/08/kronologis-perjuangan-talaud-selayang.html), tanggal akses : 8 Juni 2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s