Bencana merupakan peristiwa yang sering terjadi di beberapa tahun terakhir dan bencana bukan lagi menjadi kata yang asing bagi kita. Hampir setiap musim, bahkan setiap bulan selalu saja terjadi bencana. Musim penghujan misalnya, bagi sebagian orang, musim ini merupakan musim yang membawa berkah, tetapi sebagian orang lagi musim ini akan membawa musibah. Bagi petani misalnya, musim hujan merupakan awal tanam dimana air akan mudah diperoleh dan tanaman dapat tumbuh. Hujan yang terhenti beberapa waktu lalu dan dengan suhu yang cukup tinggi, membuat para petani dan pemerintah khawatir akan kekurangan persediaan pangan. Kekhawatiran ini tidak bertahan lama, setelah beberapa minggu hujan pun turun. Ketika hujan turun ternyata munculah berbagai bencana yang banyak menelan korban. Bencana banjir di Jakarta merupakan sebagian bencana yang melanda negeri ini setelah hujan turun.

Berbagai kejadian bencana berupa banjir dan tanah longsor dipicu oleh berkurangnya luasan penutupan hutan akibat penebangan hutan terjadi dimana-mana. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi utama sebagai pengatur siklus air dan siklus hara mengalami penurunan fungsi dan kualitas yang sangat besar. Pada tahun 2005 pemerintah telah menetapkan 62 DAS dalam kondisi kritis dengan 17 DAS diantaranya berada di Pulau Jawa (Departemen Pekerjaan Umum, 2006). Kerusakan lingkungan dan kekritisan Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu penyebab bencana yang melanda Ibukota Negara tersebut. Alih fungsi lahan kawasan hulu  dan buruknya sistem drainase karena sampah serta semakin berkurangnya lokasi resapan air merupakan biang keladi banjir di Jakarta. Banjir ini bukan pertama kalinya melanda Ibukota Negara, bahkan hampir setiap musim penghujan Jakarta selalu dilanda banjir. Banjir yang selalu terjadi setiap tahun ini harusnya dapat diatasi oleh pemerintah dan tentunya bekerjasama dengan masyarakat.

Dalam suatu sistem DAS Jakarta termasuk dalam kawasan hilir, dengan kawasan hulunya adalah Bogor. Bogor sebagai kawasan hulu, kini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman padat. Alih fungsi kawasan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap resapan air. Air yang harusnya dapat meresap melalui tanaman, namun air tersebut langsung mengalir ke sungai, dan tentu saja dengan tingkat erosi yang cukup tinggi. Tingginya erosi yang ada dikawasan hulu, akan berpengaruh terhadap pendangkalan sungai. Dangkalnya sungai ini akan mengurangi kemampuan sungai untuk menampung air. Pendangkalan sungai terjadi di semua sungai yang melalui Kota Jakarta. Pendangkalan sungai tersebut di perparah  dengan pembuangan sampah ke sungai.  Sampah ini tentu akan menyumbat aliran air, akibatnya aliran air akan terhambat sehingga apabila volume air besar, maka bukan tidak mungkin air akan meluap.

Kepadatan penduduk Jakarta menyebabkan semua kawasan di kota tersebut di huni penduduk termasuk kawasan bantaran sungai dan rawa. Kawasan banataran sungai dan rawa tersebut adalah kawasan milik air, dimana setiap hujan turun air akan selalu menuju kawasan tersebut. Namun saat ini yang terjadi, pada kawasan-kawasan itu telah berubah menjadi permukiman padat penduduk, sehingga saat air datang, daerah itu akan terendam oleh air. Selain itu, berdirinya berbagai macam bangunan di Jakarta tanpa memperhatikan sistem drainase juga merupakan salah satu penyebab banjir tersebut. Hal ini menandakan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum yang ada di negeri ini.

Jadi tidak heran kalau jakarta setiap tahunnya dihantui oleh bencana banjir. Jakarta telah memiliki Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) untuk mengurangi permasalahan banjir yang melanda warga ibukota. Namun proyek tersebut tidak dapat menangani masalah banjir di DKI Jakarta secara menyeluruh apabila tidak dilakukan tindakan-tindakan lainnya yang menjadi penyebab banjir di Jakarta, mulai penanganan di hulu sampai penanganan di hilir. Ada berbagai rencana pekerjaan untuk mengurangi permasalahan banjir di DKI Jakarta, yaitu normalisasi waduk ria-rio, pembangunan waduk kecil di bogor, pembangunan giant sea wall, dan pembangunan Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT). Keempat opsi itu tidak semuanya adalah rencana kerja pemprov DKI Jakarta, ada yang sudah menjadi rencana kerja, namun ada pula yang masih berupa konsep yang dikaji.

Adanya rencana normalisasi Waduk Ria Rio adalah contoh yang pantas diacungi jempol karena selain untuk menampung debit air yang ada, waduk dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi baik untuk penyediaan air minum, meminimalkan masalah banjir, wisata, dan lainnya. Selain di hilir, terdapat juga rencana pembangunan dua waduk kecil di bogor (hulu) yaitu waduk ciawi dengan kapasitas 11 juta meter kubik dengan tinggi air yang ditampung 40 meter dan waduk sukamahi dengan kapasitas 3 juta meter kubik dengan tinggi air yang ditampung 30 meter. (Sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/01/15/waduk-ciawi-tak-signifikan-kurangi-banjir-di-jakarta)

ImageSelain pembangunan waduk, Pemprov DKI Jakarta juga memunculkan ide untuk membangun Giant Sea Wall yang terletak di sisi pantai utara Jakarta. Pembangunan proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di bagian utara Jakarta rencananya akan mulai direalisasikan pada tahun depan. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar US$ 54 miliar atau sekitar Rp 600 triliun. (Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/783839/mega-proyek-giant-sea-wall-mulai-dibangun-tahun-depan)

ImageRencananya, proyek ini akan dilaksanakan menjadi dua tahap. Pada tahap pertama dimulai dari Tanggul A dan Tanggul B yang akan dilaksanakan pada 2014 sampai 2017. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan Tanggul C atau Tanggul Timur dapat dikerjakan mulai 2018 sampai 2025. Kapasitas tanggul di kawasan ini diperkirakan akan mencapai 1,2 miliar kubik. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan salah satu waduk terbesar di Indonesia, yaitu Waduk Jatiluhur yang terletak di Jawa Barat.

Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT) atau bisa disebut juga Deep Tunnel Reservoir System (DTRS) merupakan opsi lain untuk menangani permasalahan banjir di DKI Jakarta.

Konsep DTRS, yang dipresentasikan oleh Ketua BR – Achmad Lanti & Anggota Bidang Teknik BR – Firdaus Ali ini menggambarkan permasalahan utama, berupa inovasi teknologi dan usulan aplikasinya untuk contoh kasus di DKI Jakarta. Teknologi ini diadopsi dari proyek serupa di beberapa kota metropolitan di dunia, daintaranya Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, Chicago dan Milwaukee di Amerika Serikat. DTRS menganut konsep “5 in 1”, yaitu manfaatnya untuk mengendalikan banjir dan genangan air, menampung air limbah pada terowongan di bawah tanah, yang kemudian dimanfaatkan menjadi air baku untuk pasokan ke Instalasi Pengolahan Air bersih (IPA) PDAM; untuk mengendalikan pemompaan air tanah secara berlebihan dan terakhir pekerjaan ini tidak membutuhkan pembebasan tanah/lahan. Sebagai tahap awal rencananya DTRS ini akan dibangun di Jakarta bagian tengah, yaitu letaknya berada di bawah Banjir Kanal Barat (BKT) sepanjang 17 km dengan luas penampang basah 42 x 42 m2, yang dapat menampung air sekitar 30 juta m3, dengan estimasi total biaya yang dibutuhkan + Rp. 4,4 triliun.

Estimasi biaya tersebut dihitung dari perbandingan proyek serupa di Singapura yang menghabiskan dana Rp. 18 triliun untuk panjang 70 km. DTRS juga dapat menahan banjir yang terjadi Februari 2007 dengan debit puncak 450 m3/dt dalam 18,5 jam. Dalam implementasinya DTRS harus disinkronisasi dengan konsep pengendali banjir yang lainnya seperti Banjir Kanal Timur (BKT), Banjir Kanal Cengkareng, dan juga melengkapi rencana pembangunan waduk Ciawi di hulu kali Ciliwung. Wagub Fauzi Bowo, mendukung penuh ide tersebut, sebagai solusi masa depan. Ia menyatakan, presentasi yang akan dibawakan pada acara “Dengar Pendapat” dengan DPR-RI Senin yang akan datang untuk dapat mengundang simpati dan dukungan dari gabungan para anggota DPR-RI dan beberapa Menteri yang hadir nanti, serta mengharapkan persetujuaan mereka untuk memulai Study Kelayakannnya. Ia juga peduli kepada sangat efisiennya biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan / penglolaan DTRS tersebut.

Image

ImageHal ini dapat diyakini bahwa DTRS dapat beroperasi dengan basis pembiayaan sendiri/mandiri, misalnya mendapatkan pemasukan dari penjualan biogas (methane) dan biosolid (pupuk) yang dihasilkan dari limbah, penerimaan dari penjualan air baku, jasa pelayanan air limbah dan kemungkinan utility charge Permprov DKI berjanji akan membiayai proyek tersebut apabila pembangunan waduk Ciawi – Bogor juga disetujui untuk dibiayai oleh pemerintah pusat. (Sumber: http://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-pengendalian-banjir/deep-tunnel-reservoir-system/)

Pemaparan yang dilakukan hanyalah beberapa opsi dari berbagai opsi yang muncul untuk menangani permasalahan banjir di Ibukota. Namun, menurut pribadi saya, penanganan paling efektif dalam mengatasi banjir adalah bagaimana membuat masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membuat area lahan biopori di rumah. Untuk pemprov DKI sendiri, harus membuat master plan tata ruang kota yang sesuai dengan memenuhi 30% lahan ruang terbuka hijau dan melakukan koordinasi dengan pemda/pemkot bogor dan kota sekitar untuk menjaga keseimbangan lahan penyerapan air dengan tidak mengalihfungsikan lahan di hulu untuk area pemukiman atau villa yang tak terkontrol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s